nesindonews.com Palu Sulteng – Dilema konflik internal antara Kapala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan RI Provinsi Sulawesi Tengah Teddy suhartadi permadi dengan Sofitje Mandagi Pensiunan Instansi vertikal Kementrian Keuangan RI Palu Sulteng
Diketahui adanya perseteruan itu dipicu gegara soal kontroversi status hak atas kepemilikan rumah Dinas yang telah dihuni oleh Keluarga Sofitje Mandagi sejak tahun 1982.
Kini perseteruan sengketa rumah Dinas tersebut menjadi polemik yang berkepanjangan.
Rumah Dinas yang saat ini masih dihuni oleh keluarga Sofitje Mandagi menurut pihak Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah itu, hak atas kepemilikannya akan dibeslag dan dikembalikan menjadi milik negara.
Belakangan juga Rumah Dinas yang disengketakan dalam beberapa bulan terakhir ini oleh kedua belah pihak itu, baik pihak Ibu Sofitje Mandagi maupun pihak Kanwil diketahui lokasinya berada diareal Perumahan Dinas Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesai Tengah dan beralamatkan di Kelurahan Tanah Modindi jalan Swadaya kota Palu itu
Setelah akhirnya konflik internal tersebt terus bergulir dan menjadi bola api kian memanas tanpa ujung.
Perseteruan antar kedua belah pihak yang mulanya hanya menjadi bisikan lirih yang tak berhembus dan masih diselimuti kabut misteri, kini telah mencuat kepermuakaan, hingga memunculkan berbagai spekulasi publik
Sedangkan kondisi 4 unit rumah Dinas dibangun pun belum dilengkapi fasilitas yang memadai, atau masih berupa rumah kosong, jangankan ketersediaan fasilitas lain, bakan kondisi tembok rumah Dinas tersebut kala itu belum diplaster, ubinnya juga masih berupa coran, begitu juga daun jendela dan pintu juga belum dipasang.
Setelahnya berkat inisiatif sendiri, maka kamipun memoles rumah Dinas itu menggunakan uang gaji pribadi, “bebernya.
Ironisnya kata Sofitje Mandagi telah beberpa kali kami berupaya untuk menemui Kakanwil terkit isi surat koordinasi yang mereka layangkan sebanyak tiga kali, dan dengan harapan untuk meminta kebijakan atas hak rumah Dinas tersebut.
“Tak hanya itu, tujuan kami kala itu hanya ingin menanyakan perihal terkait kejanggalan sistem admistrasi dan aturan baru yang tiba-tiba berubah.
Dan hal yang paling membuat sedih dan miris, mengapa aliran liatrik di rumah kami yang tempati itu dilakukan pemutusan secara tidak manusiawi, dan sekali gus memblokir jaringan PLN di rumah itu, salahnya dimana?, padahal kami telah menunjukan sikap koperatif terhadap pihak Kanwil, “terangnya.
Lebih lanjut ia menguraikan upaya etiket baik yang kami tunjukan, namun tak sedikikitpun mendapatkan respons positif dari pihak Kanwil justru malah sebaliknya, pihak Kanwil seolah menutup mata dan tutup telinga serta malah menunjukan sikap arogan.
Ia juga mengelukan atas sikap arogansi yang ditunjukan oleh pihak Kanwil atas dirinya, dinilai sama sekali tidak mencerminkan profesionalime sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang punya intergitas, beradab dan bermartabat.
Sebagai pejabat struktural yang berintrgritas dan punya mentalitas pemimpin yang bersahaja atau pejabat yang berdedikasi dan memiliki tanggungjawab yang secara tulus demi keberhasilan suatu tujuan mulia atau pengabdian,
sepatutnya lebih menghargai dan memaknai nilai esensi kemanusiaan dan nilai sumbagsi serta pengabdian kami terhadap negara.
“Bukannya menekan kami dengan cara menakut-nakuti atau menggunakan alat kekuasaan untuk kepentingan sebagai tameng kekuatan dari lembagga dan institusi penegak hukum serta back up dari institusi TNI.
Dan juga seolah menjebak kami dengan aturan uandang-undang yang dilebih-lebihkan.
Dalam hal ini pihak kami hanya menginginkan pihak Kanwil agar sekiranya punya empati dan punya kebijakan sesuai mekanisme aturan yang ada, ” tegasnya dengan nada berharap.
Menanggapi hal itu Tedy Suhartadi Parmadi meluruskan dan membernarkan maslah sengketa internal perihal mengenai Rumah Dinas (Rumdis) milik Dirjen Perbendaharaan Kanwil Prov. Sulteng itu, yang mana Rumdis tersebut masih berstatus milik megara yang hingga saat ini masih ditinggali dan diklaim oleh Sofitje Mandagi menjadi milik pribadi.
Hal ini bukan sebagai problem tendensius atau keberpihakan secara personalitas dalam lingkungan internal Jawatan pemerintahan yang ia pimpin, melainkan merujuk pada masalah urgensi hak dan kewnangan serta kewajiban, dan juga tanggung jawab moril serta profesionalime yang inheren (melekat) atau menyatu dalam prinsip tatanan aturan dalam kelembagaan.
Menurutnya dibalik masalah sengketa Rumdis ini banyak hikma yang dipetik, meski sepihak runutan pernyataan bu Fitje soal mengenai hak dan kewajibannya selaku pensiunan PNS dari Instasi Vertikal Kementrian Keuangan yang secara pribadi ingin memiliki seutunya Rumdis tersebut.
Kami begitu mengaprsiasi, dan terlebih kami juga sangat menghargai dedikasi dan upaya perjuangannya, “ucapnya.
Tak dinafikan, Sofitje Mandagi adalah sebagai bagian yang tercatat dalam lingkup struktural selaku PNS yang telah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun, dipensiunkan sejak 2029.
“Meski masalah ini cukup kursial namun hak dan kewenangan Kanwil selaku pihak yang kompoten dalam urusan menyangkut pengambil alihan Rumdis agar menjadi milik negara, tetap terus berjalan mengikuti aturan protokoler yang sesuai mekanisme undang-undang yang yang ada, “tegasnya.
Ia kembali menegaskan memang tampak relefan dan realistis namun kurang etis jika kita ngomong dibelakang, ngomong permasalahan ini dari sisi kemanusiaan dalam tanda kutip “dipelintir” bahwa melanggar aturan itu ada konsekwensinya, sejatinya kita berpegang pada aturan dan prinsip profesionalime dalam sistem kelembagaan negara.
Maka jika mererunut permasalahaan teknis antara pihak kanwil dan bu Sofitje Mamdagi tak unsur saling merugikan, baik secara materil mapun inmeteriil (wanprestasi) dalam sengketa internal soal Perumdis yang belakangan ini masih terus menggelinding daalm lingkungan Kanwil.
“Asesment kami bisa dipercaya, walaupun Rumdis itu sudah puluhan tahun dihuni oleh keluarga bu Fitje, namun pihak dalam benerapa bulan belakangan ini kami telah 3 kali melayangkan surat koordinasi buat bu Fitje, itulah bukti perhatian dan kepedulian kami kepada beliau.
Berkaitan dengan hal itu runut tentang isi surat pernyataan yang telah ditandatangani sendiri oleh pihak Fitje Madagi sejak beberapa tahaun yang lalu.
Maka isi surat pernyataan tersebut, yang kini menjadi dasar utama untuk proses ambil alih perumdis itu menjadi milik negara, “Tandasnya.***
